LSM GERAK ACEH

Profile Lembaga

Dasar Pikir

Kuatnya gelombang reformasi pasca kejatuhan Orde Baru berimbas kepada terbukanya ruang para pemikiran dan upaya-upaya kritis untuk merekonstruksi praktis kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selama lebih dari tiga dekade kehilangan pondasinya akibat timpang dan tertutupnya akses politik bagi elemen-elemen Civil Soriety disatu sisi, dan kuatnya hegemoni penguasa dilain sisi.

Perubahan fenomenal ini dapat dianggap sebagai tonggak bagi terbuka dan menguatnya posisi dan partisipasi elemen–elemen rakyat sebagai pengawal bagi tercipta dan terpiliharanya prinsip check and balance dalam sebuah tata kehidupan politik–pemerintah ditanah air. Hasil wacana good governance dan clean government (tata pemerintah yang baik) pun mengemuka dan terus bergulir, bahkan semakin kuat desakan dalam tanah sosial–politik di indonesia, dan menjadi wacana yang sangat relevan dan signifikan dalam kaitannya dengan proses demokratisasi yang sekarang kita bangun.

Dalam hal ini, desakan terwujudnya good governance dan clean government dapat di pandang sebagai sebuah konsekuensi logis yang lahir dari sebuah kondisi, dimana tata pemerintahan yang seyogyanya mengatur prikehidupan sosial–politik dalam sebuah medium negara (state), tidak lagi dipercaya menciptakan keteraturan, tetapi justru sebaliknya menimbulkan chaos, sehingga tuntutan akan lahirnya sebuah good governance dan clean government menjadi sebuah kebutuhan dasar untuk menciptakan kembali keteraturan tersebut.

Sehubungan dengan itu, ada beberapa syarat yang harus dibangun untuk mendorong terwujudnya idea tata pemerintahan yang baik tersebut. Syarat ini dapat berarti perangkat– pelaku ini adalah berupa (tool-actor) maupun nilai-nilai (prinsip) . perangkat-pelaku ini adalah berupa organ-organ penggerak, baik itu elit pengambil kebijakan (birokrat), para wakil rakyat, aparat penegak hukum, ulama, kalangan bisnis dan kelompok profesi, pendidikan dan akademisi, pemuda dan mahasiswa, perempuan, serta ornop dan berbagai varian organisasi masyarakat sipil lainnya. Sementara nilai–nilai menyangkut sejumlah acuan etika moral yang dijadikan pedoman dalam membangun sebuah tata pemerintahan yang baik. Nilai – nilai yang dimaksud adalah berupa transparasi, akuntabilatas, partisipasi, supremasi hukum, responsif, dan inklusif.

Dalam rangka itu, diperlukan sebuah upaya yang sinergis, dengan melibatkan semua pihak untuk melakukan penguatan dan pemberdayaan terhadap variabel-variabel yang disebutknan diatas, sehingga dapat menjadi stimulus bagi terejawantahnya good governance dan clean government di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk itu, diperlukan sebuah wadah untuk memediasi dan menstimulasi ide-ide dan aksi-aksi ke arah pencapaian cita-cita tata pemerintahan yang baik tersebut, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pikir inilah GERAK Aceh dibentuk sebagai salah satu bentuk kontrol publik demi terwujudnya good governance dan clean government di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang bertujuan untuk:

Pertama :
Mendorong pembentukan dan pemberdayaan basis–basis masyarakat gerakan antikorupsi ditingkat grass root pada daerah-daerah strategis yang rawan tindak pidana korupsi ;

Kedua :
Mendorong terwujudnya public governance untuk menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

Sejarah Pendirian

Sebenarnya ide pembentukan GERAK Aceh dimulai pada penghujung tahun 2003, dimana beberapa orang aktivis anti korupsi dan aktivis lingkungan melakukan analisis terhadap gerakan anti korupsi yang telah ada di Aceh saat itu. Dari diskusi tersebut dihasilkan rekomendasi bahwa ada dugaan sejumlah lembaga anti korupsi yang saat itu berkiprah di Aceh, diduga kuat gerakannya telah disusupi oleh orang-orang yang dekat dengan penguasa bahkan pelaku korupsi itu sendiri.

Selain itu, terdapat juga beberapa lembaga anti korupsi yang dulunya eksis, tetapi ditahun 2003 telah menampakkan gejala-gejala vakum dan menjadikan pelaku korupsi di Aceh seperti kehilangan musuh besarnya karena tidak ada lagi kekuatan penyeimbang untuk melakukan kontrol dan advokais terhadap kasus-kasus korupsi.

Melihat kondisi yang demikian tersebut, lahirlah ide untuk membentuk suatu lembaga anti korupsi, dimana prinsip kehati-hatian dan idealisme perjuangan dalam hal rekruimen anggota dan pengurus menjadi factor yang sangat penting.

Oleh karenanya atas inisiatif 6 (enam) orang aktifis yakni, Akhiruddin Mahjuddin, Bambang Antariksa, Hemma Marlenny, Muhammad Ibrahim, Keuchik H. Jailani Hasan Riseh dan Misran Nirto sepakat untuk mendirikan Gerakan Anti Korupsi Aceh (GERAK Aceh) dan tanggal yang disepakati bagi pendirian GERAK Aceh adalah 29 November 2003. Pada bulan Desember 2004, GERAK Aceh melakukan pengurusan pembuatan Akta Pendirian untuk memperjelas status hukum GERAK Aceh.

Visi dan Misi
Dalam pandangan GERAK Aceh, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang hidup dalam kondisi berkeadilan sosial, sejahtera dan bebas dari korupsi. Hal ini lah yang menjadi visi dari GERAK Aceh.

Dalam mewujudkan visi tersebut, GERAK Aceh memiliki sejumlah misi yang ingin dicapai, yaitu :

Pertama :
Meningkatnya kapasitas antikorupsi anggota GERAK Aceh;

Kedua :
Mewujudkan masyarakat sipil yang sadar dan kritis terhadap fenomena korupsi;

Ketiga :
Menciptakan penyenggaran pemerintahan negara yang berkeadilan, memenuhi kebutuhan dan hak dasar rakyat, serta bebas korupsi;

Pendiri
1. Bambang Antariksa, S.H;
2. Hemma Marlenny, S.E., Ak;
3. Muhammad Ibrahim, S.P.;
4. H. Jailani Hasan;
5. Drs. Misran Nirto, Ak;
6. Akhiruddin Mahjuddin, S.E. Ak.

Badan Pengawas
1. Muhammad Ibrahim, S.P.;
2. Drs. Misran Nirto, Ak;
3. H. Jailani Hasan.

Badan Pekerja
1. Akhiruddin Mahjuddin, SE.Ak (Koordinator)
2. Arman Fauzi (Sekretaris Eksekutif)
3. Riwandi (Manajer Keuangan)
4. Askalani, SHI (Manajer Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi)
5. Abdullah Abdul Muthaleb, SE (Manajer Program Monitoring Parlemen)
6. Hayatuddin (Staf Program Rehabilitasi & Rekonstruksi)
7. Siti Aminah, Amd (Staf Program Monitoring Parlemen)
8. Abdurrahman (Staf IT & Suppot Program)
9. Nia Kurnia S, Amd (Staf Keuangan)
10. Cut Intan Aldila, Amd (Sekretaris)

PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN :

Penguatan dan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparans Pasca Bencana Alam Gempa dan Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Program ini di Danai oleh Partnership for Governance Reform Indonesia
Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Program Monitoring Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Gempa dan Tsunami.

Program ini di Danai oleh Indonesian Corruption Watch

Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Strategic Planning Gerakan Anti Korupsi di Aceh

Program ini di Danai oleh FES-
Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Program Monitoring dan Investigasi dalam Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh.

Program ini di Danai oleh Transperancy International Indonesia
Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Workshop Penyusunan Programming Gerakan Anti Korupsi Aceh di Aceh.

Program ini di Danai oleh The Asia Foundati
Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Public Hearing APBD and Budget Analysis Workshop in Kota Banda Aceh

Program ini di Danai oleh Local Goverment Support Program
Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Training of Trainer Anggaran Responsive Gender

Program ini di Danai oleh FES-CIBA
Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Training of Trainer Anggaran Responsive Gender untuk 3 Kabupaten (Aceh Barat, Lhokseumawe dan Takengon).

Program ini di Danai oleh FES
Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Program Budget Tracking Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh.

Program ini di Danai oleh TIFA
Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Program Penguatan Kapasitas Masyarakat untuk Advokasi Anggaran Pro Kelompok Rentan.

Program ini di Danai oleh The Asia Foundation

Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Program Training Hak dan Tranparansi bagi Masyarakat di 4 Kabupaten Daerah.

Program ini di Danai oleh International Resceue Committe

Summary: -

Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Program Monitoring Kebijakan Pemerintah Aceh.

Program ini di Danai oleh Partnership for Governance Reform Indonesia

Summary: -

Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Program Advokasi KIBBLA di Propinsi Aceh.

Program ini di Danai oleh Health Service Program

Summary: -

Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Program Advokasi KIBBLA di Propinsi Aceh.

Program ini di Danai oleh Aceh Development Fund

Summary: -

Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

PROGRAM YANG SEDANG BERJALAN

Program Good Governance in Post-Tsunami Reconstruction.

Program ini di Danai oleh Transperancy International Indonesia

Summary: -

Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Program Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan Publik.

Program ini di Danai oleh The Asia Foundation

Summary: -

Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Program Analisis dan Penelusuran Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan APBK Kota Banda Aceh 2008.

Program ini di Danai oleh Local Goverment Support Program

Summary: -

Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Program Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Mendorong Transparansi Proses Peradilan Kasus Korupsi.

Program ini di Danai oleh Partnership for Governance Reform Indonesia

Summary: -

Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Program Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Pemeritah Aceh tentang Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Program ini di Danai oleh ICCO

Summary: -

Disamping kegiatan diatas, masih banyak kegiatan yang kita lakukan dalam upaya mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di Aceh seperti berpartisipasi dalam setiap advokasi-advokasi bersama dengan lembaga masyarakat sipil di Aceh lainnya. Hal yang kita lakukan pada 2006 lalu adalah dengan terlibat dalam merumuskan draf UU Pemerintahan Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Selain itu, kita juga selalu diundang oleh DPRA dalam rapat umum dengar pendapat mengenai penyusunan anggaran di Provinsi Aceh.

Copyright © 2008 Gerakan Anti Korupsi Aceh
E-Mail : info@gerakaceh.org
Banda Aceh - NAD - Indonesia